jabarekspres.com, BANDUNG – Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penanganan masalah sosial serta penanggulangan kemiskinan di Hotel Asrilia, kemarin (31/3).
Sekda Kota Bandung Yossi Irianto mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan pekerjaan yang kompleks dan multisektor. Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung melalui peraturan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang baru membentuk dinas khusus yang akan menjadi koordinator penanganan kemiskinan. Tujuannya, agar penanganan ini bisa dilakukan secara terpadu dan saling berintegrasi.
”Kita ingin serius menanggulangi kemiskinan, tidak hanya sekadar panggilan undang-undang bahwa fakir miskin itu harus dijamin oleh Negara. Dalam hal ini pemerintah kota,” kata Yossi.
Integrasi tersebut dimulai dari penyelarasan data kemiskinan yang sebelumnya dikelola oleh dinas-dinas pengelola penanggulangan kemiskinan. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan, termasuk Dinas Sosial.
Menurut dia, dalam waktu dekat, pemerintah kota akan menyusun data tunggal tentang warga miskin dengan memperhatikan berbagai rujukan. Dengan begitu, penanganannya bisa lebih terukur dan akseleratif.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah masyarakat miskin Kota Bandung dilihat dari penerima bantuan pangan non-tunai 2017 berjumlah 63.262 kepala keluarga. Secara keseluruhan, ditambah dengan data masyarakat rawan miskin yang juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota berjumlah 447.170 jiwa.
Saat ini, pemerintah kota juga tengah menyiapkan bangunan Pusat Kesejahteraan Sosial seluas 7,1 hektare (ha) di kawasan Gedebage. Lahan tersebut nantinya akan menjadi pusat kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial lainnya.
Namun Yossi menekankan, hal terpenting yang dilakukan saat ini pemberian edukasi kepada masyarakat tentang berbagai aspek penanggulangan kemiskinan. Hal itu dimulai dari kampanye untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mandiri dan tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah.
”Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan juga harus mampu mengedukasi. Sebab, mengubah karakter dan mengedukasi ternyata jauh kebih penting daripada kita memberikan beras,” paparnya.
Dia mengaku, tengah mengkaji untuk melaksanakan kampanye kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis.
Yossi mengaku, tidak menyalahkan kepada mereka yang ingin bersedekah dan berbuat baik. Namun ada kajian bahwa hal tersebut malah akan semakin membuat mereka ketergantungan.
