KAB. KUNINGAN – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat kembali menggelar Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) untuk Triwulan II 2019. Kopdar kali ini digelar di Resort Prima Sangkanhurip, Jl. Raya Panawuan No.121, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).
Dalam Kopdar kali ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang didampingi Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, memaparkan sejumlah prioritas pembangunan yang akan dilakukan Jawa Barat pada 2020. Ada sembilan prioritas pembangunan.
Akses pendidikan untuk semua
Salah satunya, mulai tahun depan uang SPP untuk SMA/SMK di seluruh Jawa Barat akan digratiskan.
Desentralisasi layanan kesehatan
Emil –demikian Ridwan Kamil disapa– mengatakan bahwa Pemdaprov Jawa Barat akan memaksimalkan program Layad Rawat.
“Kami juga ada rencana dengan bentuk investasi membangun Rumah Sakit Kelas C dan Kelas B. Saya tunggu proposal dari Kabupaten/Kota. Minimal sudah ada sepuluh proyek kita sudah siapkan, lokasi terserah tinggal diajukan. Khususnya, untuk daerah yang rasio rumah sakitnya masih kecil,” ucapnya.
Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
Salah satu hal yang ditekankan Emil terkait optimalisasi program One Pesantren One Product (OPOP).
Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
“Dalam lima tahun carikan di wilayah masing-masing seluas 200 hektar. Saya ingin satu Kabupaten/Kota punya satu KEK,” lanjutnya.
Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
Pemdaprov Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat saat ini tengah membahas peraturan daerah tentang pendidikan keagamaan, diantaranya membahas tentang pesantren. “Kami juga mengharapkan kita akan makin religius, program Maghrib Mengaji, Shubuh Berjamaah yang ditelandankan oleh kepemimpinan daerahnya,” ucap Emil.
Infrastruktur konektivitas wilayah
Emil menjelaskan bahwa Pemdprov Jawa Barat memiliki kantor Badan Penghubung (Banhub) di Jakarta. Kantor ini bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota untuk berbagai kegiatan, salah satunya di kantor Banhub akan ada tim pelobi yang akan membantu Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk melobi pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga agar mendapatkan proyek infrastruktur strategis.
