JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jadwal pertemuan masih disusun. Rencana pertemuan SBY dan Jokowi ini memunculkan spekulasi akan adanya pembagian jatah kursi kabinet bagi Partai Demokrat.
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Syarief Hasan mengatakan pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Istana terkait jadwal. Menurutnya, SBY dan Jokowi akan bertemu dalam waktu dekat. “Belum hari ini (kemarin, Red). Jadwalnya sedang disusun. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Syarief di Jakarta, Jumat (2/8).
Sebelumnya Syarief menyatakan SBY akan betemu Jokowi pada awal Agustus 2019. Selain itu, Presiden RI ke-6 itu juga direncanakan bersilaturahmi dengan para ketua umum partai politik. Saat ditanya ramainya isu pembagian jatah kursi untuk Demokrat, Syarief menegaskan hal itu merupakan hak prerogratif presiden terpilih. “Partai Demokrat menghargai hak prerogratif presiden dalam menentukan menteri,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon. Menurutnya, Demokrat tidak ingin menganggu Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet ke depan. Saat ini, terdapat 34 menteri dan delapan jabatan setingkat menteri. Artinya, ada 42 jabatan yang harus diisi Jokowi untuk membantu kerjanya untuk lima tahun ke depan.
“Presiden Jokowi silakan bentuk kabinet terbaik untuk lima tahun ke depan. Piih saja warga negara yang bisa membantu presiden. Kalau tidak ada di kubu 01, bisa dicari di kubu 02. Kalau tidak ada, bisa cari di 03, Persatuan Indonesia. Syaratnya menjadi menteri adalah WNI yang bisa bekerja dan cakap serta mengerti tantangan lima tahun ke depan,” kata Jansen di Jakarta, Jumat (2/8).
Presiden Jokowi, lanjutnya, juga manusia biasa yang butuh kenyamanan ketika memilih orang untuk menjadi menteri.
“Kalau ada manuver sana sini, tekan kiri tekan kanan, presiden tidak akan nyaman. Belum lagi ada yang mengajukan ini dan itu. Presiden bisa pusing. Makanya, Demokrat tak ingin ganggu ketenangan Pak Jokowi,” papar Jansen.
Sementara itu, pakar komunikasi politik Lely Arrianie mengapresiasi rencana pertemuan antara SBY dan Jokowi. Meski begitu, bukan berarti akan terjadi koalisi politik antara kedua pihak. Banyak yang berpendapat hal tersebut sebagai harapan adanya koalisi. “Kepentingan lain boleh jadi ada dalam pembicaraan soal politik titip menitip. Terutama buat Demokrat untuk panggung politik AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang digadang oleh Demokrat,” ujar Lely.
