JAKARTA – Rencana Menko Polhukam Wiranto untuk membentuk tim hukum nasional yang mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran para tokoh menuai kritik. Salah satunya datang dari Kontras. Rencana tersebut dinilai berlawanan dengan semangat kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rencana itu juga berpotensi melanggar hak asasi manusia.
“Itu adalah tindakan yang berlebihan, tidak proporsional, cenderung subjektif tanpa parameter yang jelas dan akuntabel,” ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani kemarin (8/5). Wacana tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memiliki dan tidak percaya kepada instrumen serta mekanisme penegakan hukum yang ada. Juga menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga negara begitu lemah.
Menurut Yati, kekhawatiran atau kepanikan pemerintah terhadap siapa pun pascapemilu tetap harus direspons secara proporsional, terukur, dan akuntabel. Kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan dinamika politik tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Khususnya yang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul.
Secara khusus, Yati juga mengkritik banyaknya usulan kontroversial yang mengancam demokrasi. Tidak seharusnya pernyataan semacam itu dikeluarkan oleh pejabat publik. Karena itu, Yati menyatakan bahwa pihaknya mendesak tiga hal. Pertama, Presiden Joko Widodo harus memastikan setiap langkah dan keputusan para pembantunya berada di bawah kendalinya. Kedua, rencana pembentukan tim hukum nasional harus dihentikan. Ketiga, pemerintah dan penegak hukum harus netral dan profesional dalam menghadapi dinamika politik pascapemilu.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bakal membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh tertentu. Khususnya yang nyata-nyata melawan hukum. (byu/ful)