Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Jabar Bahas Rencana Program 2020

Selain itu, Emil mengungkapkan, Pemprov Jabar juga akan mengevaluasi kurikulum SMK bekerja sama dengan perusahaan agar muncul link and match antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Menyikapi hal itu, Emil pun meminta kepada bupati dan wali kota agar mewajibkan industri di daerahnya untuk memiliki sekolah atau tempat pelatihan bagi lulusan SMK.

“Mohon bupati/wali kota wajibkan ada sekolah atau teaching factory di pabrik. Jangan kasih izin (perusahaan) kalau tidak ada konsep yang akan dimulai tahun 2020 ini. Bila pabriknya memenuhi, maka pajaknya akan dikurangi. Ini adalah upaya kita meningkatkan SDM dan mengurangi pengangguran khususnya SMK,” tutur Emil.

SERSAN: Para bupati/wali kota tampak santai saat mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) Triwulan IV Tahun 2910 di Cianjur, kemarin.

Tak hanya itu, Emil mengingatkan para bupati/wali kota untuk menjalankan arahan Presiden untuk memudahkan perizinan investasi khususnya sektor manufaktur.

Terkait sektor pariwisata, Emil juga meminta daerah memaksimalkan potensi pariwisata lokal. “Maksimalkan potensi yang ada karena karena kekuatan ekonomi Jabar yaitu industri manufaktur dan pariwisata,” ucap Emil.

Pilkada serentak tahun 2020 pun ikut masuk dalam pembahasan. Emil meminta kepada delapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun depan untuk mempertahankan kondusivitas Jabar.

Di sisi lain, Emil juga mengingatkan, anggaran bantuan pemprov Jabar yang terserap kabupaten/kota hanya 80 persen. Atau dari anggaran bantuan pemprov sekitar Rp 900 miliar, sebesar Rp 200 miliar tak terserap.

Makanya, melalui Kopdar yang rutin digelar ini, Emil pun yakin bahwa tahun 2020 Jabar akan lebih maju karena pertemuan para kepala daerah ini berdampak positif bagi percepatan pembangunan. “Kopdar ini ‘kan gagasan baru yang sebelumnya tidak ada, ternyata diapresiasi oleh semua (kepala daerah). Insya Allah 2020 Jabar akan lebih maju dengan Kopdar ini,” tandasnya.

Menurutnya, Kopdar akan kembali dilakukan pada awal  2020 nanti dengan tujuan memulai proses awal anggaran untuk 2021. Dengan harapan tidak terjadi lagi beberapa pihak tidak memahami e-Planing. “Karena aspirasi sekarang itu harus online, dan tentunya ada masa tenggangnya,” kata dia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan