Utang Jatuh Tempo, Mampu kah Indonesia Bayar?

230

UTANG jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah pada tahun ini mencapai Rp 400 triliun. Pemerintah optimistis mampu membayar utang dengan nilai fantastis tersebut. Apalagi lembaga pemeringkat kredit Moody’s, kemudian Fitch, JCRA serta R dan I, telah menaikan peringkat utang kita. Bahkan lembaga pemeringkat kredit Moody’s, belum lama ini menaikan peringkat utang menjadi Baa2 dengan outlook stabil. Dari sebelumnya Baa3 dengan outlook positif.

”Bagus, hal itu tentu positif. Namun, orang kalau dipuji itu bisa dua asumsi. Sebelum krisis 97 dan 98, kita dipuji-puji.  Pertanyaannya apa kita mau mabuk karena pujian atau tidak?” ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati.

Adapun jumlah utang Pemerintah per akhir Febuari 2018 mencapai Rp 4.034,8 triliun atau 29,24 persen dari PDB. Sedangkan utang luar negeri swasta, berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia, per akhir Januari lalu, mencapai Rp 2.351,7 triliun. Adapun Terkait banyaknya utang yang harus dibayar pemerintah pada tahun ini, menurut Enny, pemerintah pasti mampu membayarnya. Apalagi menurutnya APBN jumlahnya Rp 2000 triliun lebih.

”Aman karena mampu bayar. Cuman persoalannya, kalau bayar bunga dan cicilan saja Rp 400 triliun, itu mengurangi yang lain. Ruang fiskal menyempit,” ujarnya.

Sebab lanjut Enny, anggaran ratusan triliun rupiah yang digunakan untuk bayar utang bisa untuk belanja yang produktif. Yang mampu menciptakan stimulus fiskal. ”Sementara pendapatan dari pajak turun. Sehingga yang pasti akan mengurangi ruang fiskal,” jelas Enny.

Selain itu menurutnya, risiko fiskal yang lain juga banyak. Termasuk nilai tukar. ”Konsekuensinya meningkatkan suku bunga utang. Kalau negara besar menaikan bunga, seperti Amerika. Kalau Indonesia tidak ikut menaikan, tidak ada daya tarik,” ujar Enny.

Ini kata Enny, menjadi berdampak negatif terhadap sektor keuangan. ”Akan semakin sulit menurunkan suku bunga,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan, utang itu sudah ada dalam jadwal pembayaran. Pemerintah menurutnya sangat sanggup untuk melakukan pembayaran bunga utang dan pokok. Itu menurutnya sudah ada dalam nota keuangan.

”Jadi saya tidak termasuk mereka yang mengkritisi utang pemerintah. Utang pemerintah sangat lazim di semua negara,” tegas Pieter.

Namun menurutnya, kita memang perlu mengkritisi. Terutama untuk utang luar negeri. ”Kita membayarnya pakai dollar. Kemampuannya tidak cukup besar. Walaupun devisa ada dari kegiatan ekspor impor. Utang luar negeri kita tidak cukup baik, mencapai 29 persen. Beda dengan Jepang dan Malaysia yang hanya 5 persen. Terlebihnya utang domestik. Ngaturnya gampang,” jelas Pieter.

Kalau utang luar negeri menurutnya, ada tekanan nilai tukar. Utang kita sehat, Pieter sependapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Namun dari total utang seperempatnya tidak domestik. Asing. Penilaian semua negara, kita memang mampu bayar,” ujarnya.

Tetapi, yang sehat itu jangan banyak utang luar negeri. “Harusnya utang dalam negeri, supaya ngaturnya gampang,” jelas Pieter.

Menurutnya, pembayaran utang akan membuat tekanan pada nilai tukar. Belum lagi jatuh tempo utang swasta. ”Jatuh tempo akan berpengaruh,” tambah Pieter. Saat ini menurutnya, Indonesia memiliki cadangan devisa sekitar USD130 miliar.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat lalu (13/4) menyebutkan, lembaga pemeringkat Moody’s memberikan kenaikan rating utang (rating upgrade) bagi Indonesia. Dari Baa3 positive outlook menjadi Baa2 stable outlook (setara dengan level BBB). Dengan demikian, Indonesia sudah mendapat peringkat Baa2/BBB dari empat lembaga, yakni Fitch (Desember 2017), JCRA (12 Februari 2018), R&I (7 Maret 2018), dan Moody’s.

Dalam laporannya, Moody’s menyatakan, peningkatan rating ini didukung antara lain oleh kerangka kebijakan Pemerintah dan otoritas lainnya yang lebih kredibel dan efektif dalam mendukung stabilitas kondisi ekonomi makro. Menurut Moody’s, kebijakan fiskal yang lebih hati-hati serta kebijakan moneter yang kondusif dapat meredam tekanan yang bersumber dari internal maupun eksternal. Moody’s juga menilai, membaiknya diversifikasi basis ekspor turut mendukung terjaganya stabilitas perekonomian, khususnya dalam perbaikan defisit neraca transaksi berjalan. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan stabil serta sistem perbankan yang sehat turut menjadi catatan positif dalam kenaikan rating Indonesia. Dari sisi fiskal, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu berada di bawah 3 persen menjadi indikasi disiplin Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan fiskal. Berdasarkan hasil proyeksi Moody’s, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan akselerasi belanja produktif, tingkat utang Pemerintah Indonesia akan tetap di bawah negara lainnya yang berada dalam kelompok investment grade. Hal ini menunjukkan optimisme pihak eksternal terhadap kesehatan fiskal Indonesia, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.

”Berdasarkan definisi rating Moody’s, peringkat Baa2 berarti surat berharga yang diterbitkan Indonesia ada dalam kategori “moderate credit risk” dan “medium grade”. Stable outlook menggambarkan posisi rating yang akan stabil dalam beberapa waktu ke depan, serta menunjukkan risiko yang berimbang.

Beberapa negara yang berada dalam posisi rating sama dengan Indonesia antara lain Spanyol, Kolombia, Uruguay, Filipina, Bulgaria, India, Italia, dan Panama,” jelasnya. Nufransa menambahkan, keputusan Moody’s untuk menaikkan rating Indonesia menunjukkan bahwa reformasi struktural dan fiskal yang dilakukan Pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Bank Indonesia dinilai baik. Namun demikian, Pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

”Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang kredibel dan efektif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)  Kementerian Keuangan, Luky Alfirman saat berdialog dengan para wartawan di kantor Kemenkeu mengatakan,  profil pemberi utang bukan spekulan. Yang sebentar-sebentar suka berspekulasi. Beli atau jual surat berharga.

“SBN domestik yang dimiliki pihak asing adalah SBN dengan tenor panjang. Atau investor jangka panjang, Bank Sentral, Dana Pensiun,” jelas Luky.

Investor asing yang dominan yaitu lembaga keuangan, reksadana dan Bank Sentral serta pemerintah negara asing. “Juga real money investor,” jelas Luky.

Adapun kepemilikan SBN domestik oleh investor asing perakhir Maret 2018 mencapai 39,3 persen. Lebih lanjut Luky mengatakan, ketika melakukan utang itu sudah terencana. Berapa jumlahnya ada di APBN.

”Bukan berarti kita butuh bulan Januari, ambil,” jelas Luky. Terkait utang, banyak pertanyaan mampu nggak bayar. Ia kemudian mencontohkan, kalau ke bank biasanya ditanya utang digunakan untuk apa, dan ada kemampuan bayar. Kalau mampu, diberikan utang.

“Ukuran kemampuan bayar, kalau di bank itukan dilihat, income kamu berapa sih,” jelasnya.

Yang paling penting lanjut Luky utang dipakai untuk apa. Belanja infrastruktur bertambah. “Kita berutang untuk mendukung kegiatan yang produktif.  Utang dalam bentuk dollar tidak masalah. Kita juga punya penerimaan dalam bentuk dollar dari migas,” jelasnya.

Luky menambahkan, pemerintah selalu menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur. Sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara level defisit APBN ditetapkan maksimum 3 persen terhadap PDB. Sedangkan rasio utang terhadap PDB tidak boleh melewati 60 persen. Saat ini rasio utang terhadap PDB sekitar 29,2 persen.

Langkah konsisten dan hati-hati dari pemerintah telah membuat kepercayaan yang makin kuat terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. Hal ini juga dikonfirmasi oleh peringajt investasi dari lima lembaga pemeringkat dunia, S dan P, Moodys, Fitch, JCR serta R dan I.

“Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki undang-undang yang menjaga disiplin APBN (fiscal responsibility rules) dan konsisten menjalankannya,” beber Luky.

Adapun defisit APBN 2018 yang besarnya Rp 325,9 triliun (2,19 persen dari PDB) dan juga pembiayaan utang yang besarnya Rp 399,2 triliun, menurun jika dibandingkan dengan realisasi APBNP 2017.

“Yang defisitnya sebesar Rp 338,1 triliun atau 2,49 persen dari PDB. Dan pembiayaan utangnya sebesar Rp 426,1 triliun,” pungkasnya.  (dai/ign)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.