NGAMPRAH – Proyek pembangunan gedung untuk kantin di komplek Pemkab Bandung Barat kondisinya tebengkalai. Sebab, sejak dimulai pengerjaan pada tahun lalu sampai sekarang tidak pernah diselesaikan.
Ketika di konfirmasi keberadaan gedung tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, Weti Lembanawati seperti enggan untuk disalahkan. Namun, dia mengakui gedung tersebut diperuntukan sebagai Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera)
Alih alih diminta pertanggungjawaban, Weti mengelak jika pihaknya tidak memiliki niat untuk menyelesaikan pembangunan Pujasera tersebut. Bahkan, rencanannya pada tahun ini pihaknya baru mengusulkan anggaran untuk melanjutkan gedung pujasera yang sudah rusak tersebut.
“Memang ada kerusakan di bagian kontruksi dan itu sudah kami siapkan perbaikan di tahun ini,” kilah Weti kepada Wartawan kemarin (4/1)
Meskipun enggan memberikan penjelasan kenapa gedung tersebut mangkrak, rencananya dia akan menyerahkan operasional pujasera kepada Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi KBB. Sebab, secara aturan Disperindag sudah berpisah dengan Dinas UMKM saat ini.
“Dulu kan dinas kami itu bersatu dengan UMKM. Pada saat itu, pembangunannya ada di dinas kami sehingga ketika ada kerusakan masih tanggung jawab kami. Sementara, untuk operasionalnya diserahkan kepada Dinas UMKM,” ujarnya.
Sementara itu, ketika diklarifikasi Kepala Dinas UMKM dan Koperasi KBB, Ade Wahidin seperti lempar tanggun jawab. Dia mengaku belum bisa menggunakan gedung tersebut karena belum ada serah dari Disperindag.
’’Kalau untuk penggunaannya harus ada serah terima dulu. Jadi belum bisa digunakan gedungnya,’’cetus dia.
Dari Informasi yang berhasil dihimpun, gedung sudah satu tahun dibiarkan tidak terawat. Padahal, anggaran untuk membangun telah menghabiskan hingga Rp1,5 miliar bersumber dari APBD 2016.
Selain itu, kontruksi pada bagian pagar dan atap banyak rusak akibat terbawa angin kencang beberapa waktu lalu. Bahkan, halaman di sekitar gedung pujasera banyak di tumbuhi rumput liar. Sehingga, gedung yang dibangun di atas lahan seluas 3000 meter persegi terlihat kumuh.
Sementara itu, salah seorang pedagang makanan di Perkantoran Pemkab Bandung Barat, yang enggan disebutkan namanya mengaku, dirinya sudah menyetor uang sebesar Rp1,5 juta kepada salah seorang kolektor pembangunan gedung. Bahkan, sudah dijanjikan mendapat lokasi tempat jualan