BANDUNG – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendapati potensi kendala teknis yang akan terjadi pada proses pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019.
Hal itu terungkap saat pihaknya melihat langsung simulasi pemilihan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur. Saat melakukan monitoring persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 itu, didapati kendala teknis yakni dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
”Tadi kita berbicara tentang simulasi pemilihan, kita akan mendapatkan kendala teknis dengan 5 surat suara dengan 300 per TPS. Tadi hasil simulasinya adalah sekitar 5 menit per pemilih belum penghitungan suara jadi ada kemungkinan lewat hari,” kata anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat.
Dia hawatir keadaan itu justru akan mempengaruhi sah atau tidaknya hasil penghitungan suara secara formal. Karena sebutnya ketika lewat hari ini secara formal dapat mempengaruhi keabsahan dokumen tersebut. Selain itu permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai, terkait adanya 31 Juta tambahan DPT yang masih harus dipencocokan dan penelitian (coklit) di tingkat Kabupaten.
”Kelihatannya dari teman-teman KPU mengatakan, KPU dan KPU RI sendiri belum ada solusi yang pasti. Kita berharap ini akan segera dapat kepastian atau teknis seperti apa, dan juga akan ada sekian jumlah saksi yang akan disiapkan nanti bukti sertifikat atau bukti berita acara dan itu tidak boleh di tulis sendiri harus oleh KPPS dengan persiapan yang benar-benar” sebutnya.
Sadar berharap, KPU sebagai pelaksana dapat bertindak netral dan memastikan seluruh lapisan jajaran KPU terhindar dari kecurangan, ataupun manipulasi serta kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang seadil-adilnya.
”Artinya baik KPU dan Bawaslu menjaga jarak yang sama untuk semua peserta pemilu, dan mendidik lebih profesional kepada petugas lapangan mengingat tadi kendala kesulitan yang sudah terbayangkan,” pungkasnya. (*/ign)
