jabarekspres.com, NGAMPRAH- Untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat akan melakukan pengaturan air di seluruh pintu irigasi mulai dari wilayah selatan, tengah dan utara. “Kita akan memanfaatkan air yang tersedia di setiap irigasi. Caranya dengan melakukan sistem bergilir agar air ini dapat tersalurkan ke sejumlah lahan pertanian atau lahan sawah,” kata Kepala Bidang Pengairan, Tanwar Syarifudin didampingi Kepala Seksi Pengendalian Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB, Heru Rudias di Ngamprah, Senin (7/8).
Menurut Tanwar, saat ini Kabupaten Bandung Barat memili 450 daerah irigasi (DI). Terdiri dari 21 irigasi teknis, 10 irigasi semi teknis dan sisanya irigasi sederhana. “Irigasi teknis itu memiliki bangunan memadai disertai dengan kelengkapan pengaturan air di pintu irigasi. Sementara, irigasi semi teknis dan sederhana belum memiliki kelengkapan di bangunan irigasinya,” ungkapnya.
Sementara, untuk sumber air wilayah selatan berada di Sungai Cidadap I, Cidadap II, Sungai Marta Singa dan Sungai Leuwigede, Sungai Cijenuk dan Sungai Citapos. Untuk wilayah tengah berada di Sungai Rajamandala, Pasir Angin Cipatat dan Pasir Kuntul Ngamprah. Untuk wilayah utara bersumber dari Sungai Cijanggel Cisarua, Cibodas dan Bongkok.
Tanwar menyebutkan, total area pertanian yang potensial mendapatkan pasokan air dari irigasi mencapai 35.700 hektare. Sementara, saat ini baru 25.000 hektare yang terairi dari irigasi. “Ada sekitar 10.000 hektare lagi yang belum terairi dari irigasi. Kita akan coba optimalkan agar seluruh lahan pertanian mendapatkan pasokan air,” ungkapnya.
Lebih jauh Tanwar menjelaskan, untuk tahun ini pihaknya mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp 5,9 miliar. Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk perbaikan 3 irigasi yang saat ini mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti di Pasir Angin Cipatat. “Sebetulnya tahun ini kita mengajukan Rp 40 miliar untuk pembangunan irigasi. Tapi, hanya diberikan segitu (Rp 5,9 miliar, red). Karena tahun lalu kita juga hanya diberikan Rp 15 miliar dari DAK,” terangnya.
Seperti diketahui, Kabupaten Bandung Barat terus mengalami sewasembada beras berkelanjutan sejak 2009 hingga 2017. Bahkan, atas sewasembada tersebut, produksi beras di Kabupaten Bandung Barat sudah mampu memenuhi konsumsi seluruh masyarakat. “Kita surplus dan mampu menyumbangkan bagi Jawa Barat,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, Ida Nurhamida.
