jabarekspres.com, BANDUNG – BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang optimalisasi peran dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS.
Penandatangan MoU dihadiri Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat, Mohammad Edison dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar.
Gubernur yang akrab disapa Aher mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk peran pemerintah daerah dalam mewujudkan UHC atau cakupan semesta. MoU itu juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan. ”Intinya menjaga semangat kesehatan bukan semangat mengobati sakit, tapi semangat mencari sehat dan mempertahankan sehat,” jelas Aher di Gedung Sate Jalan Diponogoro, Kota Bandung, kemarin (13/11).
Kemudian sambung Aher, MoU dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam mempercepat UHC. Setiap daerah harus melakukan percepatan perluasan kepesertaan hingga waktu yang ditargetkan pada 2019, sesuai target yang diharapkan pemerintah. ”Tapi kalau bisa dirintis pada 2017 ini dan 2018 sudah selesai artinya di 2019, Jabar tinggal membenahi daerah yang belum mencapai target capaian kepesertaan,” paparnya.
Aher menyebut, semakin banyak anggota asuransi BPJS Kesehatan semakin baik. Artinya, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Tentu hal ini menggambarkan kesatuan yang sangat positif apalagi jika mengambil program JKN-KIS mandiri.
“Dampaknya ketika sakit bisa tercover, ketika orang lain sakit, premi yang kita bayarkan bisa mengcover orang lain sakit, kan sistem gotong royong jadi tercipta. Ini asuransi paling hebat. Tidak ada asuransi yg mencover banyak orang selain di Indonesia,” tutup Aher.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison menambahkan, jumlah kepesertaan program JKN-KIS di Jawa Barat terhitung 31 Oktober 2017 sudah mencapai 30.777.549 jiwa dari 43.740.159 jiwa atau sekitar 70,36 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jabar. “Ini capaian yang positif. Pemerintah daerah bisa terus membantu program-program pemerintah secara menyeluruh,” ucap Edison.
Lebih lanjut Edison mengungkapkan, dari 70,36 persen capaian kepesertaan berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah melalui integrasi Jamkesda. Dari 27 kabupaten/kota se Jabar, tercatat telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke Program JKN-KIS. ”Menuju UHC sesungguhnya wujud komitmen untuk menyukseskan Program JKN-KIS sebagai salah satu program strategis pemerintah, sekaligus sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan,” ujarnya.
