[tie_list type=”minus”]Alami Keterbatasan Biaya[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Siswa miskin yang masih duduk di sekolah dasar di Kecamatan Lembang masih tinggi. Tercatat, dari total 18.000 siswa, sebanyak 1.500 siswa di antaranya miskin. Mereka terancam tidak dapat melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP) lantaran keterbatasan biaya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan SD dan PAUD Kecamatan Lembang Budiyanto membenarkan, jika saat ini siswa miskin di Lembang masih tinggi. Pemerintah berupaya terus untuk membantu siswa miskin agar dapat melanjutkan sekolah. ’’Di Lembang itu ada 18.000 siswa. Sebanyak 1.500 siswa miskin. Untuk SD negeri ada 62 sekolah dan SD swasta ada 4 sekolah,” kata Budiyanto di Lembang, kemarin.
Para siswa yang tercatat miskin, kata dia, setiap tahun mendapatkan bantuan siswa miskin (BSM) dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Untuk satu siswa mendapat bantuan sebesar Rp 450 ribu/tahun. ’’Untuk pembayarannya ada yang satu tahun sekali, ada juga dua kali dalam setahun. Bantuan ini untuk keperluan siswa,” ungkapnya.
Berbeda dengan bantuan yang diberikan Pemkab Bandung Barat atau bantuan operasional siswa (BOS) dari APBD, diberikan untuk keperluan operasional sekolah masing-masing. Untuk BOS Kabupaten Bandung Barat ini diberikan kepada satu siswa sebesar Rp 12.500/tahun. ’’Memang kecil tapi ini untuk keperluan operasional sekolah seperti memerbaiki fasilitas sekolah serta kegiatan pramuka. Kalau digabungkan dengan jumlah ribuan siswa, BOS KBB juga besar angkanya,” katanya.
Jumlah siswa miskin ini, sebut dia, merupakan data yang dikeluarkan dari masing-masing desa, bukan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat. ’’Pendataan dilakukan oleh desa masing-masing. Biasanya orangtua yang tidak mampu suka meminta surat keterangan tidak mampu ke desa. Lalu dilakukan verifikasi oleh desa bahwa siswa ini memang tidak mampu. Jadi, bukan data dari BP3AKB,” tegas dia.
Siswa miskin ini diakibatkan banyak faktor. Di antaranya orangtua mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan, buruh tani hingga yatim piatu. Untuk itu, para siswa miskin ini diupayakan agar tidak putus sekolah karena pemerintah hadir untuk membantu mereka yang miskin. ’’Kita juga tegaskan kepada para orangtua bahwa sekolah ini tidak ada pungutan biaya dan pemerintah menjamin bakal membantu bagi siswa miskin agar tetap melanjutkan sekolah,” ujarnya.
