bandungekspres.co.id, GARUT – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut 2015 sebesar Rp 3,2 triliun, ternyata 65 persen di antaranya dinikmati oleh PNS di lingkungan Pemkab Garut untuk kepentingan belanja pegawai. Sisanya untuk kepentingan masyarakat.
Dedi Rosadi, Ketua Garut Governance Watch mengungkapkan, ada dua jenis belanja dalam APBD yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung, besarannya dalam APBD Garut mencapai Rp 1,2 triliun lebih. Sementara, untuk belanja tidak langsung nilainya mencapai Rp 2,051 triliun lebih yang alokasinya untuk gaji PNS serta tunjangan-tunjangan lainnya bagi PNS.
Sementara itu, dari anggaran belanja langsung, menurut Dedi, PNS juga masih mendapatkan jatah dalam bentuk honorarium kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, panitia pelatihan dalam berbagai kegiatan. Makanya, menurut Dedi APBD Garut sebesar Rp 3,2 triliun yang paling banyak menikmatinya adalah PNS.
”Jika melihat ringkasan penjabaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, dana anggaran kebanyakan habis dipakai untuk belanja pegawai,” katanya.
Melihat realitas yang demikian, menurut Dedi, wajar saja jika pemerintah pusat saat ini berencana memangkas jumlah PNS di Indonesia yang salah satu alasannya adalah anggaran.
Namun, menurut Dedi yang sebenarnya menjadi masalah saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa membuat anggaran yang efektif dan efisien agar bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. ”Jadi anggaran tidak habis untuk kepentingan belanja pegawai saja,” katanya.
Dedi melihat, saat ini memang jumlah PNS di Garut kurang. Namun, sayangnya efektivitas kerja PNS di tiap-tiap satuan kerja masih terbilang kurang. Justru yang terlihat saat ini yang kerjanya lebih terlihat adalah pegawai honorer.
”Ternyata yang lebih berperan dalam bekerja adalah rekan rekan kita yang non PNS. Seperti contoh guru SD kebanyakan adalah non PNS tapi mereka tetap mengabdikan dirinya untuk mengajar,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Masyarakat Peduli Anggaran Ustad Edy Surachman menyampaikan, belanja pegawai dalam APBD, murni hanya dinikmati PNS dan honorer. Dengan kata lain, anggaran tersebut tidak bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Yang bisa digunakan untuk masyarakat banyak adalah sisa dari belanja pegawai. (her/rie)