Hujan Deras Sepekan Guyur Bandung, Banjir Berulang Jadi Alarm Pembenahan Tata Kota

Warga membersihkan sampah yang mengalir di saat banjir melanda kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Foto: Dimas R
Warga membersihkan sampah yang mengalir di saat banjir melanda kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Dia menyebut, pemerintah perlu memastikan setiap program pembangunan memiliki perencanaan matang dan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Terlebih, penanganan banjir membutuhkan anggaran besar serta koordinasi lintas sektor.

Agus juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar program yang telah direncanakan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Kesadaran menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran air, serta menjaga fungsi kawasan resapan merupakan bagian dari upaya bersama dalam mengurangi risiko banjir.

Baca Juga:Tak Hanya Perusahaan, Puskesmas hingga Klinik di Tasikmalaya Diajak Jadi Mitra Magang NasionalTak Dituntut Selalu Sempurna, Orang Tua Anak Cerebral Palsy Dilatih Kelola Emosi lewat Teknik PAUSE

“Kolaborasi itu penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan, sementara masyarakat harus ikut menjaga lingkungan. Kalau semua berjalan bersama, penanganan persoalan perkotaan bisa dilakukan secara lebih berkelanjutan,” pungkasnya.

Berulangnya banjir di sejumlah kawasan Bandung memperlihatkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya merespons cuaca ekstrem, tetapi juga menyiapkan infrastruktur kota agar lebih mampu menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Pembersihan drainase, pengerukan sedimentasi, dan penanganan sampah memang menjadi langkah penting. Namun, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan pembenahan sistem sungai, pembangunan saluran pengendali, penambahan kawasan resapan, serta pengawasan terhadap pembangunan di kawasan yang memiliki fungsi ekologis.

Pemerintah juga perlu memiliki target yang terukur. Setiap pembangunan kolam retensi, sodetan, maupun normalisasi sungai harus disertai evaluasi mengenai pengurangan luas genangan, kecepatan surutnya air, dan jumlah kawasan yang terlindungi.

Selain itu, informasi mengenai titik rawan banjir perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Termasuk memastikan kesiapan petugas, jalur evakuasi, serta bantuan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan terdampak.

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan respons cepat ketika banjir terjadi. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang sama tidak terus berulang setiap kali hujan turun.

Dengan intensitas hujan yang masih perlu diwaspadai, pembenahan sistem pengendalian banjir menjadi pekerjaan mendesak bagi Pemkot Bandung. Kebutuhan anggaran yang besar, koordinasi lintas wilayah, serta pengawasan legislatif harus bermuara pada satu tujuan, yakni mengurangi risiko banjir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bandung.

0 Komentar