Hujan Deras Sepekan Guyur Bandung, Banjir Berulang Jadi Alarm Pembenahan Tata Kota

Warga membersihkan sampah yang mengalir di saat banjir melanda kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Foto: Dimas R
Warga membersihkan sampah yang mengalir di saat banjir melanda kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Dia menilai, rencana kebutuhan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk pembenahan sistem pengairan di Kota Bandung harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola air secara menyeluruh.

Anggaran tersebut perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar menjawab persoalan banjir, termasuk pembangunan sodetan Sungai Citarip, kolam retensi, serta pembenahan saluran air di sejumlah kawasan rawan genangan.

“Anggaran Rp1,2 triliun itu bukan angka yang kecil. Karena itu, pemerintah harus benar-benar memastikan perencanaannya matang. Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan proyek fisik, tetapi persoalan banjir tetap terjadi setiap kali hujan deras. Harus jelas titik mana yang dibenahi, berapa kapasitas air yang bisa ditampung, dan sejauh mana pembangunan itu mengurangi potensi banjir,” tegasnya.

Baca Juga:Tak Hanya Perusahaan, Puskesmas hingga Klinik di Tasikmalaya Diajak Jadi Mitra Magang NasionalTak Dituntut Selalu Sempurna, Orang Tua Anak Cerebral Palsy Dilatih Kelola Emosi lewat Teknik PAUSE

Suwatno juga menyoroti pentingnya pembangunan kolam retensi yang terintegrasi dengan jaringan drainase dan sungai di sekitarnya.

Menurutnya, keberadaan kolam retensi tidak cukup hanya dilihat dari jumlah fasilitas yang dibangun. Pemerintah perlu mengevaluasi kapasitas tampung, kondisi operasional, serta efektivitasnya dalam menahan limpasan air ketika hujan deras.

“Kolam retensi jangan hanya dibangun, tetapi harus dipastikan berfungsi optimal. Begitu juga sodetan, harus dihitung berdasarkan debit air dan kondisi sungai. Pemerintah juga harus memperhatikan kawasan resapan, karena ketika daerah resapan semakin berkurang, air hujan akan lebih banyak menjadi limpasan permukaan,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengawasan terhadap perubahan fungsi lahan di kawasan hulu juga perlu diperkuat. Sebab, berkurangnya kawasan resapan dapat meningkatkan volume air yang mengalir ke kawasan perkotaan.

Selain itu, penanganan sampah dan sedimentasi sungai harus menjadi pekerjaan rutin, bukan hanya dilakukan setelah banjir terjadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan perkotaan membutuhkan kebijakan yang terarah serta kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Baca Juga:Dihadiri Fatma Saifullah Yusuf, Pelatihan Teknik PAUSE Bekali Ketahanan Mental Orang Tua Anak Cerebral PalsyPerburuan Medali Belum Usai, Tasikmalaya Optimistis Perbaiki Peringkat Porprov Jabar 2026

“Persoalan perkotaan seperti banjir ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus ada kebijakan yang terarah, perencanaan yang jelas, serta kolaborasi antara pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sama untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Agus.

0 Komentar