“Setahun ini ada sekitar 52 orang. Ditambah yang sekarang tujuh orang dari Kabupaten Bandung, kemudian tiga orang yang kemarin tidak ada pekerjaan. Jadi totalnya sekitar 62 orang,” ujar Imam.
Menurut Ningning, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah desa, agar masyarakat mendapatkan edukasi mengenai risiko tawaran pekerjaan yang tidak jelas.
Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming penghasilan besar tanpa terlebih dahulu memastikan identitas pemberi kerja, lokasi pekerjaan, hingga kepastian proyek yang ditawarkan.
Baca Juga:Mediasi Gagal, Sengketa Proyek Pembangunan SMA Al-Azhar 27 Regol Berlanjut di PN BandungJaga Pasokan Energi, PGN Optimalkan Offtake Station Sunyaragi untuk Layani Puluhan Ribu Pelanggan di Cirebon
“Harus ada solusi dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran upah di daerah lain,” katanya.
Senada dengan itu, Kapolresta Bandung mengingatkan masyarakat agar melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya yang mengharuskan mereka bepergian jauh dari daerah asal.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya kepada seseorang yang menawarkan pekerjaan. Harus dicek betul, cek dan ricek, serta bijak dan tidak mudah tergiur dengan ajakan-ajakan yang tidak dapat dipercaya,” tegas Tri.
Selain itu, Polresta Bandung juga berencana mengoptimalkan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) untuk membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan. Melalui program tersebut, kepolisian akan melakukan pendataan warga pencari kerja dan menghubungkannya dengan peluang pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing.
Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat memiliki alternatif pekerjaan yang lebih jelas dan aman sehingga kasus keterlantaran akibat tawaran pekerjaan yang tidak sesuai janji dapat dicegah.
