Terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Tri menyebut pihak kepolisian masih akan melakukan pendalaman. Menurutnya, prioritas awal adalah memastikan seluruh warga dapat kembali ke daerah asal dengan selamat.
“Untuk sementara, yang paling utama adalah kami bisa memulangkan warga kita. Itu yang menjadi prioritas. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atau tidak,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendasah mengatakan, proses pemulangan dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk dengan Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Bandung serta pihak pemerintah desa di Halmahera Tengah.
Baca Juga:Mediasi Gagal, Sengketa Proyek Pembangunan SMA Al-Azhar 27 Regol Berlanjut di PN BandungJaga Pasokan Energi, PGN Optimalkan Offtake Station Sunyaragi untuk Layani Puluhan Ribu Pelanggan di Cirebon
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, para pekerja awalnya dijanjikan pekerjaan dengan upah Rp150 ribu per hari. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara informasi pekerjaan yang disampaikan sebelum keberangkatan dengan kondisi yang mereka temui setelah tiba di Maluku Utara.
“Awalnya mereka diiming-imingi pekerjaan dengan upah Rp150.000 per hari. Namun, setelah tiba di Halmahera, ternyata mereka tidak sesuai dengan tujuan awal yang dijanjikan, yakni ke Bengkulu. Mereka justru dibawa ke Ternate, Maluku,” kata Ningning.
Setelah pekerjaan awal tidak berjalan sesuai kesepakatan, para pekerja kemudian mendapatkan penampungan dan pekerjaan lain melalui kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana desa di Desa Nurweda.
Ningning menyebut kebutuhan dasar para pekerja selama berada di desa tersebut relatif terpenuhi. Mereka mendapatkan tempat tinggal, makanan, serta upah dari pekerjaan yang dilakukan.
“Alhamdulillah, kebutuhan dasar mereka sebenarnya terpenuhi karena ditampung di sana. Mereka juga diperlakukan dengan baik oleh masyarakat setempat,” tuturnya.
Ia mengapresiasi keterlibatan Polresta Bandung, Baznas, UPTD Dinas Sosial, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh pihak yang membantu proses pemulangan tersebut.
Di sisi lain, Ningning mengungkapkan bahwa kasus warga yang mengalami keterlantaran setelah mencari pekerjaan ke luar daerah bukan kali pertama ditangani Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Saat Warga Berjuang Pulih dari Longsor, Polisi Hadir Bersihkan Material dan Salurkan BantuanBio Farma dan BPOM RI Jajaki Pemanfaatan AI untuk Tingkatkan Akurasi Pengujian Mutu Vaksin Polio
Kepala UPTD yang menangani persoalan keterlantaran, Imam, menyebut sepanjang tahun ini pihaknya telah menangani sekitar 52 orang. Setelah ditambah sejumlah laporan terbaru, jumlah warga yang telah ditangani diperkirakan mencapai 62 orang.
