Salah satu usulannya adalah menghadirkan gerai BBM resmi di setiap desa melalui pengelolaan koperasi atau pemerintah desa yang bekerja sama dengan pihak terkait.
“Dengan begitu, distribusi energi bisa lebih terjamin secara legal. Masyarakat di pelosok juga mendapatkan akses BBM yang aman tanpa harus khawatir menjadi sasaran intimidasi,” pungkasnya.
Keresahan serupa ternyata juga dirasakan pengelola SPBU Cipatujah. Mereka mengaku tidak nyaman dengan kedatangan sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan dan mempertanyakan pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Baca Juga:Pemerintah Kaji Kredit Petani Lewat Kopdes Merah Putih, Bunga 8-9 Persen per Tahun?Impor KRL Jepang Batal, KAI Ungkap Ini Alasannya
Padahal, menurut pengawas SPBU Cipatujah, pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken di tempatnya dilakukan berdasarkan prosedur dan dokumen resmi.
SPBU hanya melayani konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait, baik untuk kebutuhan nelayan maupun sektor pertanian.
“Kami bisa melayani karena mereka memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Ada rekomendasi dari UPTD untuk peruntukan nelayan dan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian,” jelasnya.
Ia mengatakan, orang-orang yang mengaku dari media tersebut tidak hanya mempertanyakan petugas SPBU, tetapi juga mencecar konsumen yang sedang membeli BBM untuk kebutuhan melaut dan bertani.
Padahal, pihak SPBU mengaku sudah menjelaskan prosedur pelayanan, termasuk dokumen rekomendasi, kuota, serta takaran pengisian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup. Pertanyaan terus berlanjut hingga membuat petugas dan pelanggan merasa terganggu.
“Kami terus terang merasa risih. Sudah dijelaskan bahwa pelayanan dilakukan sesuai prosedur, tetapi mereka masih menginterogasi hal-hal lainnya,” keluhnya.
Baca Juga:Mensesneg: Gibran Sudah Sampaikan Niat Mundur dari WapresGibran Diisukan Mundur dari Wakil Presiden, Puan Tegaskan Jangan Picu Keresahan
Pihak SPBU berharap aparat berwenang segera mengambil langkah agar persoalan tersebut tidak mengganggu pelayanan BBM bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petani di wilayah selatan Tasikmalaya.
Menanggapi keresahan tersebut, Polres Tasikmalaya memastikan telah menerima informasi dan pengaduan masyarakat terkait dugaan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi melalui Kasi Humas Aipda Triana Anggasari membenarkan adanya laporan dari masyarakat di kawasan pesisir Kabupaten Tasikmalaya.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” ujar Triana saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).