Jabar Ekspres – Kabupaten Sumedang kini melangsungkan Pilkades Digital. Gubernur Dedi Mulyadi mengklaim bahwa pilkades dengan sistem itu lebih murah.
Ia menguraikan, Pemprov Jawa Barat berupaya mewujudkan demokrasi tingkat desa yang cepat hingga murah. Hal itu dituangkan dalam pilkades digital.
“Kami mewujudkan demokrasi yang cepat, demokrasi yang murah, demokrasi yang melahirkan efisien dalam tata kelola keuangan daerah dengan menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui e-voting (digital.red), ” cetusnya, Rabu (28/10).
Baca Juga:SMAN 21 Bandung Wakili Jabar di Grand Final AXIS Nation Cup 2026, Berebut Juara Nasional di Istora SenayanReuni 40 Tahun Alumni ITB 86, Siap Bersinergi Atasi Persoalan Bandung hingga Berkontribusi untuk Indonesia
Dedi Mulyadi melanjutkan, pelaksanaan pilkades itu tentu lain dari biasanya. Khususnya dalam penggunaan kertas. “Ini tanpa kertas suara, tanpa perlu lama-lama menunggu penghitungan suara, begitu bilik suaranya ditutup hasilnya sudah bisa terlihat, siapa yang menjadi pemenang dan menjadi kepala desa, ” sambungnya.
Dedi menegaskan bahwa metode pilkades digital itu akan diberlakukan di seluruh Jawa Barat. “Hari ini Sumedang menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang murah, dan hari ini kita menyongsong era digital sampai pelosok desa, ” jelasnya.
Setidaknya ada 92 desa di 26 kecamatan yang menggelarkan pilkades serentak di Sumedang. Sebelumnya, pilkades digital juga telah digelar di Kabupaten Bekasi.
Setelah Sumedang, beberapa daerah akan menyusul sampai akhir tahun. Di antaranya Cianjur, Karawang, Subang dan Ciamis.
Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jabar telah mengalokasikan anggaran yang tak sedikit untuk mendukung Pilkades digital itu. Yaitu untuk keperluan sewa perangkat pelaksanaan pilkades digital. Dalam Sirup LKPP tercatat, alokasi sewa perangkat itu tembus Rp 1,063 miliar. (Son)