JABAR EKSPRES – Pemerintah mengaku terus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian global, yang memengaruhi pasokan impor BBM.
Bahkan saat ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pihaknya tengah menyiapkan fasilitas penyimpanan (storage) minyak mentah di dalam negeri.
Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah, sekaligus agar impor minyak mentah bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa singgah di negara lain.
Baca Juga:Bantuan Pangan Oktober-Desember Dipercepat?Tambah Kekuatan Relawan Bencana, FK TAGANA Tasikmalaya Siapkan 7 Anggota Muda
“Untuk crude (minyak mentah), kita juga akan membangun storage di sini. Nanti, BLU dengan beberapa perusahaan yang sudah melakukan kerja sama akan membangun storage. Supaya kalau kita impor crude, tidak lagi mampir di negara A, negara B, negara C, jadi langsung ke Indonesia,” paparnya, dikutip Selasa (27/10/2026).
Meski tidak lagi impor dari kawasan Timur Tengah, Indonesia memang masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Bahkan, Bahlil dikabarkan tengah mencari kontrak pemasok jangka panjang sebagaimana arahan Presiden.
“Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga dijadwalkan berangkat ke sejumlah negara, termasuk India dan China untuk memperoleh kepastian pasokan minyak mentah.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BBM itu juga, kata dia, merupakan upaya bertahan di tengah situasi global yang tidak menentu. “Ini survival mode,” katanya.
Di samping itu, rencana juga ini sejalan dengan perubahan skema pengadaan energi melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Lewat aturan itu pengadaan crude, BBM, dan LPG kini dilakukan BLU melalui kerja sama antarpemerintah (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha (G2B).
Dengan adanya fasilitas penyimpanan dalam negeri, kontrak jangka panjang, dan skema pengadaan langsung antarnegara, kata Bahlil, pemerintah berupaya memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga, sehingga kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian tidak terganggu oleh gejolak di luar negeri.