Menurutnya, pembangunan koridor BRT tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan sarana transportasi. Pemerintah juga perlu memastikan proses konstruksi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.
“Pemerintah harus memastikan pembangunan ini tidak hanya baik di atas perencanaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Ketika pekerjaan dilakukan di tengah jalan, dampaknya terhadap kapasitas jalan dan kelancaran lalu lintas harus dihitung secara cermat,” ujar Achmad.
Ia menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung perlu melakukan evaluasi terhadap rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah pengaturan kendaraan yang diterapkan saat ini sudah mampu mengakomodasi kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Baru.
Baca Juga:Bersuara Volume 2 Hadir di Kebun Raya Bogor, Padukan Konser Musik dan Suasana Alam Slamet Trail Run 2026 Jadi Upaya Pulihkan Wisata Guci Tegal
Achmad juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dishub, pelaksana proyek, dan instansi terkait agar pembangunan tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan pengguna jalan.
Menurutnya, pemerintah harus menyampaikan informasi secara terbuka mengenai tahapan pekerjaan, durasi pembangunan, perubahan arus kendaraan, serta jalur alternatif yang dapat digunakan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui dampaknya ketika sudah berada di lokasi. Sosialisasi harus dilakukan secara jelas, termasuk mengenai rekayasa lalu lintas dan estimasi waktu pengerjaan,” katanya.
Achmad menambahkan, Dishub Kota Bandung perlu memastikan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas selama pembangunan koridor BRT berlangsung.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain mengevaluasi penyempitan jalan, menata jalur kendaraan, memperjelas rambu dan petunjuk pengalihan arus, serta menempatkan petugas pada titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan.
Selain itu, pemerintah perlu memantau kondisi lalu lintas secara berkala, khususnya pada jam sibuk. Jika ditemukan antrean kendaraan yang semakin panjang, rekayasa lalu lintas harus segera disesuaikan berdasarkan kondisi aktual.
Koordinasi dengan pelaksana proyek juga diperlukan untuk memastikan material konstruksi, alat berat, dan aktivitas pekerja tidak mengambil ruang jalan melebihi kebutuhan yang telah ditetapkan.
Baca Juga:Duka Keluarga Nelayan Cipatujah, Polres Tasikmalaya Datang Membawa KepedulianBSI dan Prudential Syariah Perkuat Bancassurance, Ajak Nasabah Seimbangkan Gaya Hidup Sehat
Di sisi lain, pembangunan BRT tetap perlu dilanjutkan dengan memperhatikan tujuan jangka panjangnya, yakni meningkatkan kualitas transportasi publik dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.