Partai yang mempunyai basis dukungan kuat di daerah tertentu pun dapat kesulitan memperoleh representasi di tingkat nasional jika dukungan totalnya tidak memenuhi batas yang ditetapkan.
Masalah akan menjadi lebih serius apabila ambang batas tersebut juga diterapkan pada DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Penerapannya di tingkat daerah bukan sekadar perluasan aturan teknis, melainkan perubahan yang dapat mempengaruhi keterwakilan masyarakat lokal.
Karena itu, DPR perlu mempublikasikan simulasi menggunakan hasil pemilu sebelumnya. Berapa suara yang berpotensi tidak mendapat kursi? Partai mana yang paling terdampak?
Baca Juga:Berawal dari Jualan Gorengan, Rahmat Kini Kembangkan Warung Sembako Berkat KUR BRIMerries Jagoan Kulit Bayi Dukung Alfamart Sahabat Posyandu Selama Oktober 2026
Bagaimana pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan, kelompok minoritas politik, dan aspirasi masyarakat daerah?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendasari persoalan penting di atas sebelum menyepakati angka empat atau lima persen melalui kompromi politik.
Perdebatan mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota juga menyentuh jantung demokrasi lokal. Sebagian kalangan menghendaki kepala daerah dipilih melalui DPRD, sementara pilihan pilkada langsung masih mendapat dukungan dari banyak pihak.
Pilkada langsung memang mempunyai kelemahan. Biaya politiknya tinggi, kampanye dapat memicu polarisasi, dan politik uang menjadi ancaman serius.
Namun, mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi kebutuhan kampanye langsung berskala besar, tetapi tidak otomatis menghilangkan politik uang. Transaksi politik justru berpotensi berpindah ke lingkaran elite partai dan anggota dewan.
Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar memilih mekanisme yang paling murah, melainkan menentukan sistem yang paling akuntabel.
Baca Juga:Tak Sekadar Riding, Stylo Sound Ride Ajak Komunitas Honda Ekspresikan Diri Lewat Musik dan FashionRamadhipa Jaga Peluang Papan Atas Moto3 Junior di Misano
Jika pilkada langsung dipertahankan, pembenahan pendanaan kampanye, pengawasan, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Jika mekanismenya hendak diubah, DPR wajib membuka argumentasi dan dampaknya kepada publik.
Kursi parlemen dan independensi penyelenggara
Pembahasan alokasi kursi juga perlu dicermati. Anggota Komisi II Ahmad Doli Kurnia, misalnya, mengusulkan sistem pemilu campuran yang mencakup daerah pemilihan nasional sebagai alternatif desain keterwakilan.
Usulan ini memperlihatkan bahwa desain kursi dan cara menentukan wakil rakyat masih menjadi bahan pembicaraan, bukan keputusan yang sudah final.
Di sisi lain, usulan mengenai batas minimum dan maksimum kursi DPR serta DPRD harus diuji dengan data jumlah penduduk, kondisi geografis, dan prinsip kesetaraan suara.