Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah daerah tidak menemukan persoalan berarti dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kota Cimahi juga memiliki 13 puskesmas yang didukung layanan klinik sore di setiap kecamatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Adhitia mengatakan layanan tersebut turut mengakomodasi peserta BPJS Kesehatan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk memperoleh layanan medis.
Meski demikian, ia menilai penguatan pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan atau tindakan kuratif. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya promotif dan preventif agar masyarakat dapat mengenali risiko penyakit sekaligus mencegahnya sejak dini.
Baca Juga:Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Ahmad Luthfi Sudah Ingatkan Pentingnya Clean and Good GovernmentPemprov Jateng Libatkan 123 Perguruan Tinggi Bareng-Bareng Entaskan Kemiskinan
“Yang kedua yang tadi yang beliau sampaikan adalah yang perlu kita atensi bahwa kita jangan fokus ke kuratif saja, tapi juga bagian dari preventif dan promotif,” kata Adhitia.
Ia mencontohkan, kampanye kesehatan perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyakit yang banyak dijumpai, seperti diabetes dan tekanan darah tinggi atau hipertensi.
Menurut Adhitia, edukasi mengenai pola hidup sehat dan pencegahan penyakit menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Cimahi.
Ia berharap kunjungan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan tersebut dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi dan BPJS Kesehatan, sekaligus mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Harapannya, tentu kedatangan beliau ini semakin erat kolaborasi antara pemerintah Kota Cimahi dengan BPJS Kesehatan semakin erat,” tandasnya.
Dengan pengawasan langsung dan penguatan edukasi kesehatan, pelayanan BPJS Kesehatan di Cimahi diharapkan semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (Mong)