Dari hasil koordinasi tersebut, telah disepakati rencana penempatan kerja dengan tetap mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki pekerja serta kebutuhan tenaga kerja pada perangkat daerah yang bersangkutan.
Adapun skema penempatan nantinya menggunakan pola tenaga outsourcing maupun kontrak perorangan, menyesuaikan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku di masing-masing perangkat daerah.
Yayan menegaskan, proses penempatan tidak dilakukan secara seragam. Sebab, setiap perangkat daerah memiliki kebutuhan tenaga kerja yang berbeda, sehingga kompetensi dan pengalaman masing-masing eks karyawan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penempatan.
Baca Juga:Faunaland Siapkan Tim dan Organisasi Baru untuk Pengelolaan Bandung ZooGunadarma Jadi Universitas Pertama di IKN, 48 Mahasiswa Kini Mulai Perkuliahan di Nusantara
“Kami terus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar rencana penempatan ini dapat berjalan secara terarah. Kebutuhan tenaga kerja di masing-masing perangkat daerah tentu berbeda, sehingga penempatannya akan disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki para eks karyawan, termasuk melalui pola outsourcing maupun kontrak perorangan,” lanjut Yayan.
Pemkot Bandung juga telah mempersiapkan rencana penempatan bagi para eks karyawan yang telah mengikuti proses asesmen. Langkah tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan proses koordinasi yang dilakukan untuk membuka peluang kerja bagi pekerja terdampak.
Pemerintah Kota Bandung turut mengapresiasi proses asesmen yang dilakukan Faunaland. Pemetaan tersebut dinilai dapat membantu memberikan gambaran lebih jelas mengenai kemampuan dan pengalaman kerja para eks karyawan, sehingga peluang penempatan dapat diarahkan secara lebih terukur.
Dengan adanya koordinasi antara Faunaland, Pemkot Bandung, dan perangkat daerah terkait, proses penempatan diharapkan tidak hanya memberikan peluang kerja baru, tetapi juga dapat menyesuaikan kemampuan pekerja dengan kebutuhan yang tersedia.
Bagi para eks karyawan Kebun Binatang Bandung, proses tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai langkah lanjutan setelah terdampak perubahan pengelolaan.
Pemkot Bandung menyatakan akan terus melakukan koordinasi agar rencana penempatan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan memberikan solusi bagi para pekerja terdampak.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan bahwa para pekerja terdampak mendapatkan kejelasan mengenai peluang keberlanjutan kesempatan kerja. Hasil asesmen ini menjadi dasar untuk proses tindak lanjut, dan kami akan terus melakukan koordinasi agar rencana penempatan dapat berjalan dengan baik,” tutup Yayan. (*)