Kehadiran KPAD, forum, dan komunitas peduli perempuan-anak, kata dia, membuat kanal pengaduan semakin terbuka. Akibatnya, angka kekerasan yang tercatat bisa melonjak. “Jangan kaget kalau secara angka data kekerasan makin meningkat. Bisa jadi dulunya kanal speak up terbatas. Sekarang makin terbuka,” paparnya.
Dia mengakui anggaran DP3A masih jauh dari memadai. “Kalau bicara anggaran sedang sangat tidak memadai,” tandasnya. Di sisi lain, rumah aman yang dikelola UPTD PPA juga masih terbatas, padahal banyak korban—terutama anak perempuan, perlu diungsikan dari ancaman orang terdekat.
Terkait tantangan mewujudkan Kota Layak Anak, Iman menekankan isu ini bersifat lintas OPD. Mulai dari larangan iklan rokok di zona sekolah, infrastruktur yang aman bagi anak, hingga program gizi dan sistem respons cepat terhadap kasus kekerasan. “Harusnya bukan hanya kota yang layak anak, rumah juga layak bagi anak, dimulai dari yang terdekat. Sosialisasi harus mengakar sampai level kewilayahan,” pungkasnya. (tur)