Pembahasan tersebut menjadi relevan bagi pelaku usaha yang tengah membangun maupun mengembangkan bisnis. Legalitas perusahaan bukan hanya berkaitan dengan pendirian badan usaha, tetapi juga menyangkut kewajiban administratif yang harus dipenuhi selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
Dengan edukasi secara langsung, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengetahui keberadaan layanan AHU, tetapi juga memahami prosedur serta tahapan yang perlu ditempuh.
Layanan Kenotariatan dan Kewarganegaraan
Rangkaian edukasi juga menyentuh layanan kenotariatan dan kewarganegaraan. Kedua bidang tersebut menjadi bagian dari layanan administrasi hukum umum yang memiliki kebutuhan pengguna dengan karakteristik berbeda.
Baca Juga:Moviebox PC: Analisis Fitur dan PenggunaanStaycation Makin Seru! Avery de’Grandcity Hotel Bandung Hadirkan Kamar Thematic Fire Fighter dan Jetair Plane
Tidak hanya itu, pengawasan serta penanganan terhadap perkumpulan dan yayasan berbadan hukum turut menjadi materi pembahasan dalam festival tersebut.
Berbagai topik yang dihadirkan menunjukkan upaya Ditjen AHU untuk membawa layanan administrasi hukum lebih dekat dengan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Festival ini juga memperkenalkan layanan Balai Harta Peninggalan yang berkaitan dengan perlindungan harta peninggalan serta pemenuhan hak bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Materi tersebut dikemas melalui tema “Harta Terjaga, Hak Terwakili: Balai Harta Peninggalan Hadir Memberi Perlindungan”.
Menurut Widodo, pendekatan pelayanan melalui edukasi dan konsultasi secara langsung menjadi penting agar masyarakat tidak berhenti hanya pada tahap mengetahui jenis layanan yang tersedia.
Masyarakat juga perlu memahami layanan mana yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi serta langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian secara tepat.
“Kami ingin masyarakat datang dengan persoalan dan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai layanan yang dapat digunakan. Dengan begitu, layanan AHU tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi benar-benar memberikan kepastian hukum,” katanya.
Baca Juga:HONOR Tour Tiba di Bandung, Bawa Teknologi Tangguh untuk Dukung Kreativitas Anak Muda Kota KembangignitePRO Hadir di BATIC 2026, Dorong Transformasi AI ke Aksi Nyata
Dorong Pelayanan Pemerintah Lebih Dekat dengan Masyarakat
Upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat pembukaan Festival Layanan AHU Berdampak 2026 pada hari sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden menginginkan pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat.
Birokrasi diharapkan tidak menjadi ruang yang menciptakan jarak antara pemerintah dengan warga. Sebaliknya, kehadiran pelayanan publik perlu memberikan kemudahan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kepastian atas kebutuhan administratif dan hukumnya.