“Perubahan APBD bukan sekadar mengubah anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang kita kelola tetap relevan, terukur, dan memberikan manfaat,” ujar Ngatiyana.
Ia kemudian menekankan prinsip yang menurutnya harus menjadi pijakan dalam penyusunan APBD Kota Cimahi. Besarnya anggaran bukan menjadi ukuran utama apabila tidak diikuti ketepatan dalam menentukan prioritas maupun pelaksanaannya.
“APBD yang baik bukan APBD yang paling besar, tetapi APBD yang paling tepat. Tepat dalam menetapkan prioritas, tepat dalam mengalokasikan anggaran, tepat dalam pelaksanaan, dan pada akhirnya tepat dalam memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Baca Juga:Jelajah “Asik ke Tasik”, Overland Club Indonesia Eksplor Kekayaan Alam Kabupaten TasikmalayaAtasi Kemiskinan Lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Terapkan Metode PBL di Desa Kepyar
Ngatiyana mengajak seluruh jajaran Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Cimahi menjaga semangat kemitraan dalam setiap tahapan penganggaran.
Menurutnya, Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 bukanlah akhir dari proses, melainkan titik awal untuk memastikan APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang responsif, terukur, dan akuntabel.
Dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2027. Karena itu, Ngatiyana menegaskan seluruh proses penganggaran harus dikembalikan pada tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.
“Kita tidak sedang menyusun anggaran untuk pemerintah. Kita sedang menyusun anggaran untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap sinergi dan kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif mampu menjaga kualitas perencanaan, kredibilitas penganggaran, serta ketepatan pelaksanaan pembangunan.
Ngatiyana juga mengajak seluruh pihak memastikan APBD Kota Cimahi tidak hanya sehat secara administratif, tetapi juga kuat secara fiskal, matang dalam perencanaan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Mong)