Kini, persidangan perkara dugaan korupsi PT BDS tengah berlangsung. Pengadilan telah menetapkan para terdakwa dan menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan. Hingga proses persidangan berjalan, perkara tersebut berfokus pada pihak-pihak yang didakwa berdasarkan hasil penyidikan aparat penegak hukum.
Dari perkembangan tersebut, publik diharapkan dapat melihat persoalan ini secara proporsional dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. Penilaian terhadap seseorang semestinya didasarkan pada fakta hukum, bukan asumsi maupun opini yang berkembang di ruang publik.
Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, partisipasi masyarakat memang memiliki peran yang sangat penting. Namun, partisipasi tersebut harus tetap berlandaskan norma hukum, etika, serta penghormatan terhadap proses hukum. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus terus konsisten menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Wallahu a’lam bishawab.
Djamu Kertabudi
Pemerhati Pemerintahan Daerah