3. Indikasi Konflik Kepentingan: Menegaskan dugaan adanya indikasi konflik kepentingan jika Pemkot tetap acuh terhadap aspirasi warga.
4. Evaluasi Kesbangpol: Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Kesbangpol Kota Cimahi yang dinilai gagal menjembatani hubungan antara organisasi masyarakat dan Pemkot.
5. Transparansi Hibah: Menuntut transparansi dan pelibatan wajib Lembaga Legislatif (DPRD) dalam setiap proses pemberian dana hibah ke instansi vertikal.
Baca Juga:Sociolla Kobarkan Semangat "100% Cantik Indonesia", Produk Lokal Kuasai 55% PasarGandeng MES Jabar, Pegadaian Kanwil X Pacu Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah
6. Kecam Intimidasi: Mengecam keras segala bentuk tindakan represif, intimidasi, maupun kesewenang-wenangan instansi negara terhadap rakyat dalam menjalankan kewenangannya.
Aksi unjuk rasa ditegaskan sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Pemkot Cimahi maupun BNN Kota Cimahi belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi dan tuntutan tersebut. (ziz)