Menurutnya, sertifikasi khusus diberikan berdasarkan rekam jejak kepatuhan administrasi maupun teknis, pengendalian berkala pada proses produksi, serta implementasi nyata dari jaminan mutu.
‘’Kebijakan ini merupakan bagian dari cetak biru transformasi sistem pengawasan komoditas pangan nasional yang mengedepankan sistem pengaturan mandiri (self-regulatory system),’’ pungkas Taruna. (yan)