“Koordinasi mencakup pembahasan besaran anggaran perawatan, kesiapan operasional, hingga kebutuhan tambahan personel apabila mesin baru mulai dioperasikan,” ujarnya.
Selain memperkuat fasilitas pengolahan, DLH Kota Cimahi masih menghadapi persoalan pembakaran sampah secara liar yang dilakukan sebagian masyarakat.
Setiap laporan yang diterima, kata Komme, langsung ditindaklanjuti petugas melalui pembinaan dan edukasi agar masyarakat tidak lagi membakar sampah sembarangan karena dapat mencemari lingkungan serta berdampak terhadap kesehatan.
Baca Juga:Resmikan Bank Kain Kafan Gratis di Rumah Aspirasi, Fathi: Bantu Masyarakat yang KesulitanJNE Bandung Perkuat Sinergi dengan UMKM, Ruang Kolaborasi Jadi Wadah Seller Tingkatkan Daya Saing Bisnis Digit
“Kami selalu melaksanakan pembinaan dan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah secara liar, dan semua laporan yang masuk langsung direspon petugas di DLH,” tuturnya.
Di bidang regulasi, Pemerintah Kota Cimahi saat ini tengah merevisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
Perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana agar mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah selaras dengan ketentuan terbaru.
“Saat ini, proses perubahan perda tersebut masih dalam tahap pengajuan dan diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih kuat untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung sistem persampahan yang lebih efektif di Kota Cimahi,” kata Komme menutup. (Mong)