Khusus soal SPMB, Ono menyarankan agar kader membuka posko aduan di sekolah-sekolah dalam upaya memasifkan pengawasan pelaksanaan.
“Harusnya fraksi membuka posko pengaduan. Kalau bisa di masing-masing kabupaten/kota yang ada sekolah SMA, SMK negerinya, ” jelasnya. (son)
