Adapun saat ini jumlah angkot yang terdaftar di Kota Bogor mencapai sekitar 2.700 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.700 unit masuk kategori usia di atas 20 tahun dan menjadi target penertiban. Dengan demikian, nantinya hanya sekitar 1.000 unit angkot yang masih dapat beroperasi sebagai angkutan umum.
Sementara itu, pelaksanaan penertiban disampaikan Sujatmiko masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) sebagai dasar operasional di lapangan. Dalam SK tersebut juga akan diatur pembagian tugas melalui pembentukan tiga tim pelaksana, yakni tim sosialisasi, tim administrasi dan teknis, serta tim penertiban di lapangan.
Ia menambahkan, meski masih menunggu SK, saat ini Dishub Kota Bogor telah mulai melakukan sosialisasi setelah Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur batas usia teknis angkot maksimal 20 tahun resmi diundangkan pada Senin (15/6/2026).
Baca Juga:Pemkab Tasikmalaya Siapkan Mal Pelayanan Publik, Urus KTP hingga Izin Usaha Cukup di Satu TempatPHE Cetak Rekor Produksi 1 Juta BOEPD, Temuan Sumber Daya 1 Miliar BOE Perkuat Ketahanan Energi Indonesia
Sosialisasi dilakukan secara bertahap dengan menyampaikan langsung surat Perwali kepada Organda, badan usaha, serta unsur Forkopimda seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta para pemilik dan pengemudi angkot dengan target berlangsung hingga akhir Juni 2026.
Selanjutnya, pada awal Juli 2026 akan dilakukan rapat lanjutan bersama berbagai pihak terkait untuk membahas mekanisme pelaksanaan serta SOP (standar operasional prosedur) di lapangan, termasuk kesiapan sejumlah tim yang akan melangsungkan penertiban di lapangan.
“Sosialisasi sampai akhir bulan Juni 2026. Nanti awal Juli 2026 akan dirapatkan lagi untuk membahas pelaksanaan, SOP, mekanisme, perlakuan di lapangan, dan pembagian tugasnya secara rinci. Kurang lebih tanggal 5 ke atas kami coba rapatkan secara khusus,” tuturnya.