“Kalau gerakan OPM yang ada di Kabupaten Bandung itu hampir 50 persen. Misalkan harga Rp160 ribu hanya ditebus Rp70 ribu, itu juga akan terus kita lakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila kebutuhan anggaran untuk program pengendalian harga masih kurang, pemerintah daerah akan mendorong percepatan pembahasan APBD Perubahan agar intervensi terhadap kebutuhan masyarakat bisa segera dilakukan.