Deden merinci, sedikitnya ada enam tujuan utama pemasangan portal, yakni menjaga aset jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengendalikan kendaraan yang tidak sesuai kelas jalan, memperpanjang usia layanan jalan, menekan biaya pemeliharaan darurat yang bersumber dari APBD, serta menjamin akses transportasi masyarakat tetap berjalan dalam jangka panjang.
“Kalau jalan rusak berat, bukan hanya biaya perbaikannya yang besar. Aktivitas ekonomi dan mobilitas warga juga akan terganggu. Karena itu yang kami lakukan adalah upaya pencegahan,” katanya.
Menanggapi kekhawatiran sebagian pelaku usaha, Deden menegaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang tentang Jalan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hingga berbagai peraturan pemerintah dan peraturan teknis terkait kapasitas jalan serta muatan kendaraan.
Baca Juga:Dapur MBG Membengkak, Zulhas Sebut Pemborosan Anggaran Capai Rp 1 Triliun per BulanDatangi Kejaksaan, Sejumlah Elemen Minta APH Usut Dugaan Pelanggaran MBG di Tasikmalaya
Pemkab juga akan terus melakukan sosialisasi kepada para pengusaha, sopir angkutan, dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tujuan pemasangan portal.
“Ini bukan untuk mematikan usaha atau menutup akses. Justru kami ingin memastikan jalan tetap bisa digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Lebih baik mencegah kerusakan sekarang daripada menunggu jalan ambruk dan harus ditutup berbulan-bulan. Kalau itu terjadi, semua pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Pemkab Tasikmalaya berharap masyarakat dapat melihat rencana pemasangan portal bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai upaya menjaga keselamatan, melindungi infrastruktur daerah, dan memastikan roda ekonomi tetap berjalan di jalur selatan Tasikmalaya. (Hendi)