Ke depan, Pemkot Cimahi akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai pos anggaran sekaligus memantau perkembangan pendapatan daerah maupun alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Jika kondisi fiskal belum menunjukkan perbaikan, opsi pemotongan TPP ASN sebesar 20 hingga 30 persen akan menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Ngatiyana berharap masyarakat dapat memahami apabila kebijakan tersebut pada akhirnya harus ditempuh. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil pemerintah daerah ditujukan untuk kepentingan publik dan keberlangsungan pembangunan Kota Cimahi.
Baca Juga:Bea Cukai Jamin Layanan Ekspor Tetap Normal Meski DSI Bersiap Jadi Eksportir TunggalPolres Cimahi Sita Narkoba dan Obat Terlarang Senilai Rp800 Juta, 35 Orang Diamankan
“Kami sampaikan ke masyarakat biar tahu. Semua keputusan untuk kebaikan bersama dan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Mong)