Jalan Sempit, Keterbatasan Anggaran dan Ego Sektoral Jadi Tantangan Transportasi Massal di Cekungan Bandung 

Ilustrasi: Angkutan kota melintas di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspr
Ilustrasi: Angkutan kota melintas di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

“Lalu aspek sosial dan resistensi sektor informal. Ada konflik kepentingan dengan angkutan umum eksisting,” papar Djoko.

Menurutnya, kehadiran rute baru BRT atau _feeder_ sering kali mendapat resistensi dari operator angkutan kota (angkot) konvensional dan ojek pangkalan (opang).

Tantangan restrukturisasi rute dengan mengubah rute angkot agar beralih fungsi menjadi pengumpan ( _feeder_ ) BRT, atau mengonversi kepemilikan angkot menjadi bagian dari konsorsium transportasi modern, dinilai memerlukan pendekatan sosial ekonomi yang sangat sensitif dan investasi waktu yang tidak sebentar.

Baca Juga:Pemkab Tasikmalaya Jajaki Kerjasama dengan Kementerian Perkuat Pengelolaan SampahDiduga Korsleting Listrik, isi Rumah Dua Lantai di Cileungsi Bogor Ludes Terbakar

“Selanjutnya, kendala finansial dan skema pendanaan. Tingginya biaya investasi awal, pengembangan moda ramah lingkungan, seperti rencana penggunaan 478 unit bus listrik,” ucap Djoko.

Hal tersebut memerlukan investasi infrastruktur awal yang sangat besar, mulai dari pengadaan armada, pembangunan stasiun BRT, hingga penyediaan depo khusus dengan fasilitas pengisian daya ( _charging station_ ).

Tujuannya, untuk menjaga tarif tetap terjangkau oleh masyarakat, operasional transportasi umum membutuhkan subsidi ( _Public Service Obligation_ /PSO) yang berkelanjutan. Kemampuan fiskal daerah yang terbatas sering kali membuat keberlanjutan subsidi ini rentan jika terjadi peralihan fokus politik lokal.

“Tantangan dan kendala terakhir ini, terkait budaya komuter dan persaingan dengan kendaraan pribadi,” tutur Djoko.

Dia menilai, kemudahan kepemilikan sepeda motor dan fleksibilitasnya dalam menembus kemacetan serta jalan-jalan sempit di Bandung, membuat moda ini menjadi pesaing terberat transportasi publik.

“Waktu tempuh yang belum kompetitif, yakni selama angkutan umum belum memiliki lajur yang benar-benar steril secara menyeluruh,” imbuh Djoko.

“Ia akan tetap terjebak dalam kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi, sehingga daya tarik masyarakat untuk bermigrasi moda tetap rendah,” tambahnya.

Baca Juga:BULOG Pastikan Harga Beras Stabil, Lebih dari 500 Ribu KPM Sudah Terima Bantuan PanganMonte Equipment Ramaikan IndoFest 2026, Brand Outdoor Asal Bandung Tawarkan Carrier Viral Harga Rp400 Ribuan

Menurut Djoko, kunci keberhasilan mengatasi hambatan di Cekungan Bandung tidak hanya terletak pada pembangunan fisik jalurnya.

“Melainkan pada keberanian politis ( _political will_ ) untuk menegakkan sterilisasi lajur, melakukan restrukturisasi angkot secara humanis, serta komitmen pendanaan subsidi lintas wilayah yang stabil,” pungkasnya. (Bas)

Laman:

1 2 3
0 Komentar