Ia menambahkan, perlindungan legalitas menjadi bagian penting agar produk UMKM mampu bersaing secara lebih luas.
“Fokus kita adalah percepatan legalitas, SNI, sertifikat halal, dan HAKI untuk memberikan perlindungan 360 derajat bagi para pengusaha UMKM agar mereka benar-benar aman dan berdaya saat mengomersialkan produknya,” tegasnya.
Salah satu pelaku UMKM asal Bandung, Alhar PP, menyambut positif program tersebut. Ia menilai kesempatan berdialog langsung dengan pemerintah sekaligus mendapatkan akses konsultasi dengan para ahli menjadi pengalaman berharga bagi pelaku usaha kecil.
Baca Juga:Prahara Tasykil Pemuda Persis: Ketua Umum Terpilih Dinilai Gagal Lulus Ujian PertamaUniversitas BTH Siapkan Generasi Masa Depan
“Kami sangat senang dapat berdialog langsung dengan Deputi Kemenko PM. Masukan kami didengar, dan langsung disambungkan dengan solusi melalui pelatihan dan business matching pengurusan sertifikasi ini,” katanya.
Ke depan, Kemenko PM menyatakan model Perintis Berdaya Connect akan diperluas ke berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari agenda besar Kabinet Merah Putih untuk memperkuat ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing global.***