Nur menilai indikasi pelanggaran dalam kasus ini cukup kuat, melihat besarnya nilai kerugian serta minimnya progres pembangunan.
“Nilainya besar, banyak yang sudah lunas, tapi pembangunan tidak berjalan. Ini bukan sekadar keterlambatan,” ucapnya.
Sementara itu, kuasa hukum pengembang, Robbi Prasetyo, menyatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai kemungkinan, termasuk tuntutan pengembalian dana dari konsumen.
Baca Juga:Bupati Tasikmalaya Posting Momen Naik Kuda Bersama KDM, Netizen Komentar Soal Jalan RusakPetir Sambar 2 Bocah Saat Main Bola di Rancabungur Bogor, 1 Meninggal Dunia
“Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik, termasuk terkait pengembalian dana yang kini menjadi fokus utama,” ujarnya.
Ia menyebut tuntutan pengembalian dana merupakan perkembangan baru yang perlu dibahas lebih lanjut.
“Kami perlu koordinasi lebih lanjut untuk menentukan langkah yang tepat,” katanya.
Robbi menambahkan, skema pengembalian akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing konsumen.
“Setiap kasus berbeda, sehingga mekanismenya akan kami kaji agar bisa mengakomodasi semua pihak,” pungkasnya. (Wit)