JABAR EKSPRES – Ancaman kelangkaan energi menjadi hal yang harus diwaspadai pemerintah RI, menyikapi konflik geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang kian memanas.
Transformasi transportasi publik berbasis listrik, dinilai sebagai salah satu langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah menghadapi ancaman krisis energi.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, transformasi transportasi publik berbasis listik juga dapat mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM), serta mendorong kemandirian energi secara nasional.
Baca Juga:Nyalip Berujung Maut, Pemotor di Narogong-Cileungsi Tewas Terlindas TrukPabrik Kasur di Gunung Sindur Ludes Terbakar, Percikan Api Diduga Akibat Kabel Tertarik Beko
“Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik,” ujarnya, dikutip Senin (13/4/2026).
Pengamat sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu juga menegaskan bahwa, transformasi tersebut bahrus bersifat strategis dan berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan utama pemerintah saat ini adalah dominasi konsumsi energi pada sektor transportasi, khususnya kendaraan pribadi, harus diatasi melalui kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi publik secara masif.
Ia menekankan, percepatan migrasi menuju transportasi umum berbasis listrik menjadi langkah paling efektif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi di berbagai kota besar Indonesia.
Djoko menilai penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik secara bertahap dan masif perlu dilakukan untuk mempercepat proses elektrifikasi sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang ini juga menekankan pentingnya integrasi antarmoda transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan agar konektivitas semakin baik dan masyarakat terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.
Selain itu, reformasi subsidi energi dinilai mendesak karena selama ini menurut Djoko, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari.
Baca Juga:Didesak Ganti Vendor PT Baraya Hiraya, DPRD Minta Pemkab Bogor Dengarkan Aspirasi WargaHarga Plastik Menggila, Begini Kata Menteri UMKM!
Djoko mendorong digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan benar-benar digunakan oleh angkutan umum serta sektor logistik nasional.
Ia juga mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, serta fasilitas pejalan kaki yang aman.