Kecamatan tertentu juga dilarang melakukan penyesuaian jadwal kerja jika fasilitas teknologi pendukung komunikasi publik di wilayah tersebut belum memenuhi standar minimal.
“Ada dua kecamatan yang tidak menerapkan WFH, yaitu Kecamatan Tenjo dan Cigombong. Selain itu, layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, Damkar, dan Satpol PP tetap hadir penuh,” jelas Ajat.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah perlu memperkuat kapasitas peladen data agar mampu menampung lonjakan akses sistem informasi selama masa bekerja jarak jauh.
Baca Juga:Strategi Rudy Susmanto Percepat Pembangunan Kabupaten Bogor Lewat Jalur Tambang KhususStrategi Rudy Susmanto Bawa Kabupaten Bogor Tembus Tiga Besar Termaju Jawa Barat
Penguatan infrastruktur digital di tingkat desa menjadi prasyarat mutlak agar transformasi birokrasi ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
ASN Kabupaten Bogor yang bertugas di bagian administratif diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan tanda tangan elektronik guna mempercepat proses legalitas dokumen pemerintahan dari manapun.
Upaya ini diprediksi akan menjadi standar baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien di masa depan. (sfk/yan).