JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi saat rapat kerja di Komisi XI DPR RI mengungkap laporan lembaga jasa keuangan dimana ada peningkatan pembiayaan terhadap sejumlah sektor prioritas.
Yang paling mendapat sorotan adalah realisasi pembiayaan terkait makan bergizi gratis (MBG) dan juga pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Untuk realisasi pembiayaan MBG sampai dengan Januari 2026 sudah mencapai Rp1,21 triliun, sedangkan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang sudah mencapai Rp174,73 triliun.
Baca Juga:Heboh, Carmen Hearts2Hearts Pose Finger Heart Bareng Presiden Prabowo dan Presiden KorselHeboh, Susu Gratis MBG Ketahuan Dijual di Minimarket, Ini Jawaban Kepala BGN
Besaran pembiayaan MBG tersebut sudah dialokasikan dan diterima oleh 1.373 unit Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia.
“Pada sisi pembiayaan sektor jasa keuangan kami telah mendorong berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki di Gedung DPR RI, Rabu (1/4/2026).
Selain itu, sektor jasa keuangan juga mendukung MBG melalui security cross funding oleh 3 penerbit dan 266 pemodal. OJK juga memberikan insentif khusus bagi lembaga jasa kuangan yang mendukung program Asta Cita berupa aset disesuaikan sampai dengan 0%.
Sedangkan pembiayaan berikutnya adalah untuk penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah mencapai Rp174,73 triliun hingga Januari 2026.
Dalam materi paparannya, pemberian fasilitas pembiayaan dapat dikecualikan dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
Selain dua pembiayaan tersebut, lembaga keuangan juga memberikan dukungan terhadap program 3 juta rumah dengan realisasi Rp1,44 triliun untuk 11.468 unit atau setara 3,28% target nasional. Kiki menyebut itu untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di sisi UMKM, Kiki menyebut OJK memperkuat infrastruktur melalui pembiayaan melalui pengembangan credit scoring dan kredit registry nasional, integrasi data SLIK, dan sistem pendukung lainnya serta kebijakan akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM penyesuaian bobot risiko yang rendah dan penguatan peran pasar modal. Selain itu, termasuk juga membentuk departemen khusus di pengawasan perbankan untuk pengembangan sektor UMKM.
Baca Juga:Benarkah Campak Hanya Menyerang Manusia Sekali Seumur Hidup? Cek FaktanyaCek Daftar Harga BBM Terbaru di Tiap Provinsi Per 1 April 2026, Ada Perubahan?
“Upaya ini juga dilengkapi dengan program literasi keuangan business matching serta kebijakan percepatan pemulihan UMKM. Termasuk restrukturisasi pembiayaan dan relaksasi ketentuan bagi pelaku usaha di wilayah terdampak bencana sehingga secara kesuruhan diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan,” terang Kiki.