“Saya kira ketika P3K diberhentikan itu kan menghentikan penghasilan dan itu saya pikir tidak menyelesaikan persoalan. Kita tunggu apakah memang 30 persen itu nanti akan diberlakukan secara sistemik di tahun 2027 atau ada kemurahan hati dari pimpinan-pimpinan di pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi,” tutur Ian Rakhmawan Suherli. (CEP)
BPKPD Banjar Ungkap Skema Rasionalisasi dan Rencana Merger OPD Demi Tekan Belanja Pegawai
