Sikap Tegas Pemkot Bandung dan Penolakan Pajak Papan Reklame Ilegal
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin ketika masih aktif ke lapangan pernah mengungkapkan keberadaan papan reklame ilegal sedang dalam penertiban.
“Penertiban terus kami gencarkan. Kami akan selesaikan semua,” tegas Erwin melalui akun media sosial pribadinya.
Langkah pembongkaran paksa di wilayah Cicendo dan Pasteur bertujuan untuk mengembalikan estetika kota yang tertib. Pemerintah menargetkan seluruh pembersihan tuntas dalam waktu dua tahun dengan dukungan anggaran operasional tambahan.
Baca Juga:Polres Cimahi Bongkar Bisnis Gelap Tembakau Sintetis Kalangan PelajarIni Dia Kronologi, Tiga Papan Reklame di Simpang Buah Kota Bandung Batu Ambruk Diterjang Angin Kencang
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkap fakta bahwa potensi kerugian dari iklan ilegal mencapai Rp50 miliar setiap tahun.
Farhan mengambil kebijakan ekstrem dengan menolak pembayaran pajak dari pemilik iklan yang tidak memiliki izin resmi.
“Kami menolak untuk menerima pajak dari reklame ilegal sementara ini. Jadi kita akan potong dulu, baru kita tagih pajaknya,” kata Farhan usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Bandung beberapa waktu lalu.
Kebijakan ini diambil agar pemerintah tidak memberikan legitimasi hukum terhadap praktik ilegal yang merajalela.
Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2025 kini menjadi tumpuan utama dalam menata ulang seluruh titik iklan.
Ruang publik harus dikembalikan fungsinya sebagai sarana sosial bagi masyarakat, bukan sekadar komoditas bisnis semata.
Ketegasan pemerintah adalah harga mati untuk mewujudkan wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan aman. (sam/yan).