Langkah tersebut memastikan setiap akses ke sistem pemerintahan tervalidasi secara ketat, baik dari sisi pengguna, perangkat, maupun konteks akses. Dari sisi SDM, penguatan dilakukan melalui program edukasi keamanan siber, pelatihan teknis, serta sertifikasi ASN di bidang keamanan informasi.
“Kami juga membangun incident response team yang responsif dan terlatih untuk menangani insiden secara cepat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Kami memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), komunitas keamanan siber, maupun pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pertukaran informasi ancaman (threat sharing) dan peningkatan ketahanan siber secara kolektif,” tutupnya. (Mong)