JABAR EKSPRES – Program pembangunan perumahan yang tengah digencarkan pemerintah dinilai berpotensi menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menyebut sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi.
“Perumahan itu dampak terhadap ekonomi kita luar biasa, bisa berdampak 1,5 sampai 5 kali. Berarti setiap rumah yang kita keluarkan untuk perumahan ini juga berdampak luar biasa,” kata Hashim dikutip dari ANTARA, Senin (9/3/2026).
Baca Juga:Kopi Good Day DBL Camp 2026 Digelar di Jakarta, 260 Student Athlete Berebut Tiket ke Amerika SerikatBerkah! UMKM Binaan Pertamina Raup Omzet hingga Dua Kali Lipat di SMEXPO Ramadan 2026
Selain berperan sebagai penggerak ekonomi, pembangunan perumahan juga diharapkan menjadi solusi bagi masalah kekurangan hunian layak di Indonesia. Saat ini, diperkirakan sekitar 27 juta keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Di sisi lain, antrean keluarga yang membutuhkan hunian layak diperkirakan mencapai 9 juta hingga 15 juta.
Maka, menurut Hashim, Program 3 Juta Rumah yang digalakkan pemerintah dinilai bisa membantu mengatasi masalah perekonomian, karena pembangunan property melibatkan 185 ekonomi, sehingga bisa menjadi penggerak roda perekonomian.
Ia juga memperkirakan sektor perumahan bisa berkontribusi sebesar 1,5 persen hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, ia juga optimis sektor perumahan bisa membantu pemerintah mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, mengingat pemerintah tengah mendorong pembangunan hunian secara masif.
Berdasarkan catatan, pemerintah sedang menggarap lahan sekitar 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital di Depok, Jawa Barat, 41 hektare milik Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, dan 30 hektare di Cikarang, Jawa Barat yang merupakan hasil hibah dari Lippo Group.
“Saya amat yakin bahwa kita akan mencapai 8 persen, karena dari perumahan saja kami hitung sudah 1,5 persen sampai 2 persen,” ujarnya.
Baca Juga:Kepala BKPSDM Bantah Tuduhan 'Permainan' dalam Rotasi Mutasi Pejabat Pemkab BandungManfaatkan Momen Ramadan, Pertamina Ajak Puluhan UMKM untuk Aktif dan Berdaya
Satgas Perumahan ini menyebut pembangunan hunian akan melibatkan berbagai pihak secara aktif, baik dari sisi pemerintah maupun swasta.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan dukungannya terhadap pembangunan hunian yang sedang digarap, terutama di lahan yang diberikan Lippo Grup kepada pemerintah.
Rosan mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp16 triliun untuk mendukung pembangunan hunian vertikal pada lahan tersebut.