Komunitas menilai kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan kepatuhan dan audit kinerja untuk memastikan tujuan proyek tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga meningkatkan keselamatan warga.
“Revitalisasi ini punya tujuan mulia, yakni mengurai kemacetan. Tapi pertanyaannya, apakah keselamatan warga ikut membaik?” ujarnya.
Mereka juga menyoroti dampak ikutan yang dinilai belum tertangani, termasuk area bekas pembongkaran bangunan yang belum dirapikan, potensi risiko kecelakaan, serta persoalan drainase.
Baca Juga:Hadirkan Wisata Keluarga Terpadu, Destinasi Ini jadi Andalan Jelang Libur RamadanTak Perlu ke Korea, Teknologi Kecantikan Korea Kini Hadir Lebih Dekat, Cek Lokasinya
Dalam pernyataannya, Supendy merujuk pada kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang memungkinkan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Komunitas meminta pemeriksaan difokuskan pada rekonsiliasi angka Rp50 miliar, Rp52 miliar, dan Rp101 miliar, termasuk evaluasi alokasi pembebasan lahan, mitigasi sosial, standar keselamatan, dan manajemen risiko proyek.
Supendy menegaskan permintaan audit bukan bentuk tudingan terhadap pemerintah, melainkan upaya memastikan akuntabilitas pembangunan.
“Kami tidak menuduh. Kami mendukung pembangunan. Audit justru penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Komunitas menyatakan siap memfasilitasi data dan menghadirkan warga terdampak jika pemeriksaan dilakukan. Mereka juga berencana menyurati DPRD Kota Bogor, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, serta Inspektorat.
Di ujung Gang Lebak Pasar, kontras antara jembatan megah dan akses licin di bawahnya menjadi simbol persoalan yang dihadapi warga. Komunitas menilai pembangunan harus menjamin keselamatan seluruh lapisan masyarakat.
Mereka mendesak audit dilakukan secara menyeluruh dan terbuka, dengan pemeriksa turun langsung ke lapangan dan mendengar suara warga terdampak.