Langkah konkret yang akan diambil melibatkan koordinasi intensif antar dinas. DPMPTSP akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk melakukan inventarisasi menyeluruh. Langkah pertama adalah identifikasi titik-titik kritis dan, yang lebih sulit, menentukan kepemilikan kabel-kabel yang saling bertumpuk pada satu tiang yang sama. Seringkali, kabel yang sudah tidak aktif pun dibiarkan menggantung, memperparah kekusutan. Setelah pemetaan selesai, semua penyedia layanan akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban dan diwajibkan menata ulang infrastrukturnya sesuai standar keamanan.
Di sisi peraturan, Pemkot bertekad memperketat kerangka perizinan ke depannya. Izin penarikan kabel atau pendirian tiang baru akan dikeluarkan dengan persyaratan teknis yang ketat, termasuk komitmen provider untuk melakukan perawatan rutin dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam program penertiban massal. (CEP)