JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) terus mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2026.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperluas kebijakan diskon PBB guna mendorong partisipasi masyarakat sejak awal tahun.
Kepala Bappenda Kota Cimahi, Mardi Santoso mengungkapkan bahwa capaian PBB pada 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar Rp58,9 miliar, realisasi penerimaan berhasil menembus Rp67,73 miliar. Sementara untuk tahun 2026, target ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya.
Baca Juga:Persib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico IndonesiaBukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri Kota
“Untuk target PBB tahun 2026 mengalami peningakatan dibandingkan tahun 2025” ujar Mardi pada Jabar Ekspres, Kamis (15/1/26).
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan kebijakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada skema insentif PBB. Jika pada 2025 diskon 100 persen hanya diberikan untuk nominal PBB hingga Rp50.000, maka pada 2026 kebijakan tersebut diperluas.
“Ya kalau kemarin tahun lalu itu kita memberikan diskon yang 100% itu yang Rp50.000 ke bawah, nah kalau sekarang sampai dengan Rp100.000 itu diskon 100 persen, gratis,” terangnya.
Menanggapi isu efisiensi anggaran di tahun 2026, Mardi menegaskan bahwa pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.
Menurutnya, fungsi pajak tidak hanya terbatas pada penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen utama pembangunan kota.
“Sebagaimana tadi yang disampaikan di depan bahwa pajak itu merupakan sumber dari pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Baca Juga:Di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Mentan Amran Antar Indonesia Capai Swasembada Pangan 2025Meski Pincang, Macan Kemayoran Pede Tantang Persib di GBLA
“Dan dengan efisiensi ini ya kita tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Saat ditanya apakah kebijakan tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembangunan, Mardi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi PBB.
“Ya, kita akan terus berupaya bagaimana pembangunan jalan, peningkatan pendapatan daerah pun khususnya pendapatan asli daerah bisa meningkat,” tuturnya.
Selain kebijakan insentif, Bappenda Kota Cimahi juga memperluas kemudahan akses pembayaran PBB. Berbagai kanal pembayaran telah disiapkan guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
“Jadi lebih mudah untuk melakukan pembayaran, kami juga bisa lebih mudah untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB,” cetus Mardi.