Rudy juga menepis anggapan bahwa berkantor di mal akan menurunkan profesionalisme aparatur sipil negara. Menurutnya, justru sebaliknya, aparatur dituntut memberikan pelayanan yang lebih cepat dan responsif.
“Berkantor di mal bukan untuk berjalan-jalan. Di sini pemerintah harus lebih cepat melayani dan lebih responsif,” katanya.
Tak hanya menghadirkan layanan publik, Pemkab Bogor juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah menyiapkan 100 kios bagi UMKM di VIVO Mall, sementara manajemen mal turut membuka kesempatan tambahan bagi pelaku usaha lainnya.
Baca Juga:Julio Cesar Bicara Ambisi Besar Persib, Juara Lagi dan Melangkah Jauh di ACL 2Tutupi 2025 dengan Syukur dan Kemanusiaan, Dirut BSI Pimpin Doa Akhir Tahun dari Aceh
Ke depan, konsep pelayanan publik berbasis pusat perbelanjaan ini akan terus dikembangkan. Pemkab Bogor merencanakan pembangunan mal pelayanan publik di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Penempatan pelayanan publik tidak berhenti di VIVO Mall. Kami akan kembangkan di wilayah lain agar pelayanan semakin dekat dan ekonomi daerah terus tumbuh,” pungkasnya.