“Ini sudah keluar dari batas wilayah kerja Pemprov, karena melibatkan SD dan SMP. Padahal kewenangan provinsi itu SMA dan SLB,” ujarnya.
Maulana memaparkan, DPRD pada prinsipnya telah mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait penguatan nilai-nilai Pancawaluya.
Akan tetapi, dia menilai, implementasinya harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada kebutuhan dasar pendidikan.
Baca Juga:Relawan PNM Kembali Turun Langsung Salurkan Bantuan dan Kuatkan Korban BencanaDe Braga by ARTOTEL Resmi Perkenalkan General Manager Baru dan Raih Sertifikasi GSTC
“Saat pembahasan perencanaan, saya sudah oke dengan gagasan Pancawaluya itu, karena berorientasi pada nilai seperti cageur, bageur, bener, pinter, singger, tapi bukan dengan cara seperti ini,” papar Maulana.
“Di tengah semangat efisiensi anggaran, kegiatan dengan biaya fantastis harus benar-benar dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Bas)